Sabtu, 09 Maret 2013

Matematika Pilwako, Malam Bakupas dan Serangan Fajar


Adnan Nurman, penulis bidang sosial politik dan ekonomi, dalam bukunya Strategi Pemenangan mengatakan bahwa Pemilukada (Pilwako,red) bukanlah sebuah hitungan matematika melainkan ilmu sosial yang perlu dikaji dan dipelajari dengan terjun langsung didalamnya.  Namun demikian Adnan juga mengatakan, meskipun Pemilukada adalah ilmu sosial, tetap saja ada pendekatan matematika sederhana, yakni: jika ingin menang maka rumusnya adalah penjumlahan dan perkalian dan jika ingin kalah maka rumusnya adalah pengurangan dan pembagian.

*** 
Sudahlah di daerah lain (yang masih dalam lingkup Indonesia raya), tapi di Mongondow, mari kita berani jujur dan berterus terang bahwa tiap tiba Pemilu baik itu Pilgub, Pilbup, Pilwako, Pileg, bahkan Pilsang (kecuali pemilihan ketua kelas), praktek money politik seolah sudah mendarah daging dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pesta demokrasi.  Pemilu tanpa money politik seolah ganjil. Sama halnya dengan orang yang usai mandi kemudian berdandan siap ke pesta tapi lupa pakai celana dalam.  

Praktek money politik yang sudah tak tabu lagi dalam setiap hajatan pemilu tak urung telah melahirkan pendidikan sesat dan brutal yang akhirnya mematrikan sebuah pemikiran dalam batok kepala masyarakat kita bahwa; siapapun calon yang akan tampil nanti, asalkan  berduit, pasti layak dipilih dan calon tersebutlah yang punya kans memenangkan pertandingan. Sedangkan bagi mereka (kandidat) dengan kemampuan financial yang merangkak, silahkan gigit jari. Jangan harap dihari H nanti suara di TPS akan tembus sesuai yang diharapkan, sekalipun kandidat itu memiliki kapasitas sumberdaya manusia mumpuni dan kwalitas kepemimpinan yang didukung dengan ahlak, wawasan, dan disiplin ilmu yang baik dan memadai.  Bersyukur masih ada anggota keluarga yang komit memilih sebab bukan tak ada kejadian yang jadi bahan olok-olok orang di Mongondow;  “sedang ngana pe ipar nyandak pilih pa ngana. Tapi sudah jo herang, tadi malam ngaana pe ipar dapa serangan fajar dari calon sablah”.  

Miris memang hingga kerap  kuping kita mendengar serentetan ungkapan dari masyarakat; “Sapa ngana pe calon so? Yah, dia dang?  Ndak ada doks dia kong stel  ba calon. Bulum sto mopilih. Doks dulu dang toh. Pokoknya sapa yang ba cair, dia tu torang mopilih. Yang nyandak cair, suruh pilih jo pa tiang listrik”.  

Sedemikian parahnya hingga membuat batin kita tak hanya luruh runtuh bersama akal sehat bak dimutilasi ketika harus menyadari kenyataan tatkala money politik di ajang pesta demokrasi telah ikut menciptakan masyarakat pemilih menjadi masyarakat yang transaksional, oportunis dan materialistis.

Di Mongondow, kita mengenal dua istilah populer terkait money politik. Pertama, yang disebut Malam Bakupas, sedangkan yang kedua Serangan Fajar.  Kita mungkin tidak tahu istilah ini mula-mula dibikin oleh siapa. Masyarakat kita memang nampaknya cukup pintar membikin istilah-istilah yang selain populer juga bermakna olok-olok. Namun kita paham bahwa Malam Bakupas, demikian pula Serangan Fajar, merujuk pada suatu moment atau proses dimana warga pemilih dipengaruhi pilihanya dengan iming-iming uang (juga paket sembako) supaya menjatuhkan pilihanya ke kandidat tertentu. Momen Malam Bakupas umumnya berlangsung pada malam jelang hari H. Sedangkan Serangan Fajar lasim dilancarkan pada subuh atau pagi-pagi buta di hari H. Pada moment itu kaki tangan tiap-tiap kandidat beraksi menjalankan misinya.

Baku ambor  dan abis kalu abis adalah semboyan yang mereka gunakan. Pada moment itu kaki-tangan kandidat seolah berubah wujud dimana mereka nampak seperti sekelompok orang dengan gerak-gerik yang tak ubahnya seperti Ninja, sebagian lagi macam sekompi pasukan elit khusus yang cekatan dalam melancarkan serangan ke target, tak sedikit pula berlagak seperti Robin Hood, juga tokoh-tokoh bijak, filsuf, filantropi dan sinterklas yang sebenarnya tak sedikit diantara mereka itu adalah tukang tipu.

Mereka melangsungkan perang gerilya dibelantara pemilih yang terdiri dari ragam umur, status, golongan dan pekerjaan; dari yang pemula hingga manula, duda hingga janda, tukang tenteng martelu hingga pengusaha sogili, dari tukang roti hingga tukang pasang togel.

Perang gerilya yang mereka lancarkan biasanya berjalan mulus sebab longgarnya pengamatan Panwaslu yang tak punya daya dan upaya dalam menghadang ‘tsunami’ Malam Bakupas dan ‘badai’ Serangan Fajar. 

Lucunya lagi, masyarakat yang sebenarnya sudah berpengalaman dan “terlatih” dalam beberapa kali pesta Pemilu, jauh-jauh hari memang sudah tahu kalau akan ada penyerangan ke wilayah mereka pada moment-moment tersebut. Namun bukanya melawan atau sedikitnya bertahan atas serangan-serangan yang dilancarkan secara 'cetar membahana badai', yang terjadi malah memberi signal kepasrahan kepada pihak penyerang bahwa wilayah mereka belum di serang.  

Model serangan yang diharapkanpun sebaiknya adalah serangan yang dilakukan secara bertubi-tubi, membabi-buta, bumi hangus, tak kenal ampun, tanpa tedeng aling-aling, yang dalam istilah militer Amerika biasa disebut Broken Arrow.

Maka bukanlah sebuah kemustahilan, pada moment tersebut banyak warga yang nanti berkumpul berkelompok baik dipinggir jalan, sekedar duduk-duduk diteras rumah, di warung, atau bagi yang malu-malu kucing dan yang takut kena angin malam boleh-boleh saja berdiam diri dirumah asalkan tak perlu mematikan lampu ruang tamu (yang di hari-hari biasa hal itu tak berlaku) lalu memberi celah agak lebar dan genit pintu rumah supaya menandakan belum dikunci seolah-olah ada anggota keluarga yang sedang ditunggu.  

Perlu pula di catat bahwa semua ketidak-biasaan ini (rumah dengan pintu yang terbuka lebar) masih berlangsung meski jarum jam telah menunjukan lewat pukul 12  tengah malam, dimana banyak orang percaya (tak cuma orang Mongondow) kalau cuma demit dan bayongan dimukud yang keluar bergentayangan di jam-jam begitu.

Kalok sudah sedemikian kronisnya fenomena ini maka, mari kita belajar matematiko Pilwako. (Sudah dekat bro..)

Matematika Pilwako : Mengerangkeng 30 Persen Suara

Tanda aman pertama bagi pasangan kandidat yang bertarung di Pilwako Kota Kotamobagu adalah pasangan yang mampu mencapai angka 30 persen suara dari total pemilih di KK yang berdasarkan DP4 kurang lebih berjumlah 91.000 Jiwa. Untuk mencapai 30 persen dari total pemilih tersebut berarti minimal kandidat harus mendapat dukungan sekitar 27.000 suara.  Jika ilmu matematika sederhana kita pakai dalam mengerangkeng 27.000 suara ini lewat rumus penjumlahan dan perkalian memakai strategi Serangan Fajar atau moment Malam Bakupas, dengan asumsi Rp 150 ribu per pemilih, maka yang perlu dipersiapkan kandidat adalah dukungan dana sebesar Rp 4,5 Milyar. Jika harga dinaikan menjadi Rp 200 ribu per kepala, maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp 5,4 Milyar. Selanjutnya karena persaingan pasar antar kandidat yang ketat di kantong-kantong pemilih, maka sudah menjadi hukum pasar kalau harga akan melonjak naik sehingga persaingan ditingkatan pasar akan menyentuh hingga kisaran angka Rp 250 ribu per kepala pemilih sehingga angka bayar juga dinaikan menjadi Rp 250 ribu X 27.000 pemilih = Rp 6,7 Milyar lebih.  Perhitungan 27.000 suara ini adalah suara yang sudah dikerangkeng, diluar tambahan suara dari partai pengusung/pendukung dan dari elemen lain semisal kedekatan atau hubungan langsung dengan kandidat berdasarkan visi misi (meski instrument ini paling jarang), wilayah, kekerabatan, keluarga, ormas, atau karena ketertarikan dari faktor lain, sebutlah karena selingkuhanya si A adalah Tim Sukses dari pasangan kandidat bla..bla..bla...

Pertanyaan kita selanjutnya adalah; pasangan kandidat Waklikota-Wakil Walikota mana yang pada 1 minus H Pilwako KK ini memiliki dana sebesar Rp 6,7 Milyar yang siap-siap di kokang lalu diberondongkan habis ke setiap kepala pemilih dalam sekejap (hitungan jam). Pendistribusianyapun membutuhkan kesiapan mental level super sebab asumsi dasarnya adalah uang harus di ikhlaskan hilang, begitupun pertimbangan resiko jika akhirnya Serangan Fajar ini beresiko hingga ke meja Mahkamah Konstitusi. Jawabanya tentu bisa kita petakan dengan sedikit menelisik latar belakang ekonomi (dan faktor-faktor pendukung yang berpotensi) dari masing-masing kandidat yang sudah menabuh genderang perang untuk baku abis dalam Pilwako Kota Kotamobagu saat ini. Djelantik-Rustam kah? Tatong-Jainuddin kah? atau Matt Jabrik (Ahmad Ishak) yang siapa mengira diam-diam sudah ada Bandar Togel dari Singapura yang siap memback-up sosok wartawan satu ini. Maka jangan tanya soal urusan Malam Bakupas dan Serangan fajar kepada sang Bandar Togel yang cuma menganggap hitungan 10 hingga 15 Milyar adalah  tai kuku alias kacang kacang ona'e...


Terakhir yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini, saya sangsi dengan pendapat yang menyebutkan bahwa pemilih KK adalah pemilih rasional (rasional bagaimana maksud ente?), atau disebut pemilih cerdas terlebih dikata sebagai pemilih ideologis. Maaf,  bukanya pesimis atau tak sependapat, namun bagi saya,  untuk urusan Pemilukada/Pilwako dan sejenisnya, sampai dengan tahun ini semua masih bergantung doks. Pendapat ini bukan tanpa alasan apalagi hasil imajinasi yang sembarangan (boleh kita debatkan di Jarod Sinindian). Tapi salah satu alasannya (yang tidak perlu panjang), yakni tatkala daftar pasangan kandidat adalah mereka-mereka yang kini hampir dipastikan akan bertarung pada perhelatan Pilwako KK nanti, maka kekuatan finansial masih menjadi faktor yang sangat memperngaruhi. Asumsi inipun bukan semata-mata dilandasi pengalaman Pemilukada yang terjadi di Bolmong Raya. Dan karena pendapat ini adalah pendapat pribadi maka bukan berarti harus di-ikuti. Saya juga memiliki keyakinan bahwa semua kita hingga saat ini masih senantiasa mengharapkan berlangsungnya Pemilukada/Pilwako dimana masyarakat pemilih mau memberikan partisipasinya di TPS bukan karena doks semata.

Kamis, 25 Oktober 2012

Ekspansi Kebun Sawit di Bolmong : Anugerah atau Petaka


Pembabatan hutan untuk kebun sawit_foto Greenpeace

Konflik yang terjadi terkait perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dan pihak perusahaan, ramai menghiasi layar kaca kita. Pun di media nasional (cetak dan online) berserakan berita terkait konflik yang berujung tragedi berdarah di berbagai tempat dimana perusahaan kebun sawit beroperasi.

Laporan pada laman resmi milik Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat menyebutkan, ekspansi perkebunan kelapa sawit telah memicu timbulnya 280 konflik antara investor dengan masyarakat selama tahun 2008 hingga 2011.

Potensi konflik bahkan diprediksikan masih tetap ada sebagaimana yang dikatakan Sujarni Alloy selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar. Dalam laman itu Alloy mengatakan, konflik masih berpotensi terjadi  karena masih banyak perusahaan kelapa sawit menggunakan sistem kerja sama dan bagi hasil yang merugikan masyarakat. Sementara itu laporan yang dikeluarkan pihak Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) setempat menyebutkan bahwa konflik terjadi di hampir seluruh Kabupaten yang ada di Kalbar. Konflik tersebut terjadi di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Tempunak, Kedai, dan Tayan Hulu di Kabupaten Sintang; Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Ketapang; Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau; Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejarah Singkat Kelapa Sawit

Kelapa sawit dibawa untuk pertama kalinya oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1848. Mula-mula ditanam di Kebun Raya Bogor dan sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara pada tahun 1870-an.

Meningkatnya permintaan minyak nabati akibat pecahnya Revolusi Industri pertengahan abad ke-19, memupuk gairah pemerintah kolonial untuk membuat perkebunan kelapa sawit skala besar-besaran. Maka munculah ide membuat perkebunan kelapa sawit berdasarkan tumbuhan seleksi dari Bogor dan Deli, yang di kenal dengan jenis sawit "Deli Dura".

Kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911 yang dirintis oleh Adrien Hallet, seorang Belgia, yang lalu diikuti oleh K. Schadt.

Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 ha. Pusat pemuliaan dan penangkaran kemudian didirikan di Marihat (terkenal sebagai AVROS), Sumatera Utara dan di Rantau Panjang, Kuala Selangor, Malaya pada 1911-1912.(Wikipedia, 2008)

Pendek kata, tahun ini adalah tahun yang ke 101 dimana kelapa sawit melakukan ekspansi hingga merambah sampai ke tanah Bolmong.

Kebun Sawit dan Konflik Berdarah di Tanah Air

Ekspansi kebun sawit bukan tidak menimbulkan masalah sama sekali. Sejak awal, selain melalui sistem perbudakan, tak urung menciptakan kerusakan lingkungan dan konflik agraria. Tak sedikit konflik berujung tragedi berdarah yang memakan korban nyawa.

Kita tentu masih ingat peristiwa sebagaimana yang ditayangkan televisi swasta (meski di sensor) pada  2011 kemarin. Kemajuan teknologi informasi membuat kita bisa melihat video pembunuhan yang memperlihatkan pemenggalan kepala terjadi di Desa Sungai Sodong, Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Konflik yang pecah tersebut gara-gara sawit. Antara masyarakat dan pihak perusahaan yakni PT Sumber Wangi Alam (SWA). Tujuh orang tewas terpenggal dalam peristiwa itu.

Lalu di Riau, kita mengetahui berita kematian Ibu Yusniar selaku masyarakat petani yang bermitra dengan PT. Tribakti Sari Mas. Ia harus mati tertembak peluru polisi karena berjuang teguh memperoleh keadilan dari PT TBS karena dalam kemitraan merasa sangat dirugikan.

Demikian pula pengusiran paksa yang dilakukan pihak PT. MAI (Mazuma Agro Indo) dan PT. Torganda di Kabupaten Rokan Hulu terhadap masyarakat adat setempat yang akhirnya terusir dari ladangnya sendiri. Tak hanya di-usir pihak perusahaan dari tanah ladangnya, rumah warga juga di bakar pada tahun 2010 lalu. (database kasus SPKS Riau). Forum Nasional SPKS bahkan mencatat, pada tahun 2010 ada 129 petani kelapa sawit di-kriminalisasi hingga meringkuk di penjara.

Di Kalimantan Barat, berdasarkan data Walhi setempat mencatat, sedikitnya telah terjadi 28 konflik agraria antara masyarakat dan investor kelapa sawit di Kalsel dalam kurun waktu 2008-2011.  Disebutkan, tanah adat yang kini dikuasai pihak investor tersebar di sepanjang kaki Pegunungan Meratus di wilayah Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

Oleh Komnas HAM Perwakilan Kalimantan barat, konflik perkebunan sawit disebut sudah sangat mengkuatirkan. Tak heran perkebunan sawit malah ditetapkan sebagai potensi terbesar pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Konflik terbesar adalah sengketa tanah berupa penolakan masyarakat terhadap perusahaan, perampasan lahan dan tanah masyarakat, penggusuran tanaman milik warga tanpa ganti rugi, penggusuran masyarakat adat dan tempat-tempat yang dipercaya sebagai tempat  keramat dan situs budaya, penggusuran sumber air, dan pola kemitraan yang tidak jelas dan lainnya.

Di Kalimantan Timur, tak hanya masyarakat adat yang tergusur dan berkonflik dengan perusahaan kebun sawit. Populasi Orang Utan berdasarkan laporan dari Pusat Peneliti Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman Kaltim (vivanews.com) terancam karena tempat hidupnya menjadi sempit dan tercaplok perkebunan sawit.

Sementara itu sebagaimana yang dilaporkan Media Indonesia terkait konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan kebun sawit, Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumatra Selatan, menghentikan operasional perkebunan sawit PT Bina Saint Cemerlang di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, untuk sementara waktu sambil menunggu permasalahan pihak-pihak yang bertikai terselesaikan.

Perusahaan Kebun Sawit Masuk Mongondow

Berita di-liriknya Boloaang Mongondow (Bolmong) oleh investor perkebunan kelapa sawit sudah mulai terdengar sejak pemerintahan Bupati Marlina Moha Siahaan. Kala itu Bupati MMS pernah diwawancarai wartawan merdeka.com saat berada di Jakarta pada Sabtu 23 Juni 2007. Sebagaimana yang pernah ditulis pada laman populer tersebut, dimana Bupati MMS mengatakan; “kita mengundang investor untuk mengembangkan perkebunan sawit dengan menyiapkan lahan 200.000 hektar di beberapa wilayah,". http://www.merdeka.com/ekonomi-nasional/bolmong-siapkan-200-ribu-ha-lahan-untuk-kelapa-sawit-k8hyzme.html

Saat ini,  pada 18 September 2012 lalu, Bupati Bolmong Salihi Mokodongan membuka sosialisasi dan presentasi AMDAL penanaman kelapa sawit oleh Izzisen Group melalui PT Inobonto Indah Perkasa.

Pada pokoknya Bupati Salihi mengharapkan kepada pihak investor agar memperhatikan kepentingan masyarakat dan harus berkoordinasi dengan SKPD terkait dan diharapkan  dalam setiap kegiatannya nanti harus sepengetahuan aparat pemerintah secara berjenjang.

***

Berkaca pada pengalaman dan tragedi diatas, terkait perkebunan sawit yang terjadi di tanah air, sekarang kita bertanya: Pertama: Pak Bupati tahukah Bapak berapa luas lahan yang sebenarnya diperlukan perusahaan kebun sawit terkait investasi ini? Kedua: rata-rata perusahaan sawit di tanah air bermasalah, berkonflik, dan bersengketa dengan rakyat, bahkan darah dan nyawa menjadi taruhan. Ketiga: contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perkebunan sawit di tanah air  tak hanya bisa dilihat di media cetak nasional, tapi di internet berserakan contoh kasusnya. Keempat : berhati-hatilah terhadap perusahaan kebun sawit.

Bukan anti pembangunan, bukan anti investasi, tapi betapa banyak contoh iming-iming menaikan taraf hidup rakyat dan mimpi kesejahteraan, namun yang terjadi justru malapetaka dan bencana.

Semoga masuknya kebun sawit di Bolmong tak membawa petaka baru di tanah leluhur tercinta ini.


Kamis, 04 Oktober 2012

Setangkai Bunga Hitam Untuk Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar


Prihatin rasanya membaca pernyataan Anggota DPRD Bolmong dari Fraksi Partai Golkar di sejumlah media massa dalam merespon Aksi Damai yang digelar para Kepala Desa (Sangadi) dari Bolmong di Pengadilan Tipikor Manado, Selasa 02 Oktober 2012, terkait kasus korupsi dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Desa (TPAPD) Bolmong yang tengah berproses. 

Aksi yang dilakukan aparatur pemerintah desa itu pada pokoknya meminta pihak Pengadilan Tipikor supaya jangan terperdaya dengan sikap manis dan santun yang ditunjukan para terdakwa, sekalian meminta pula supaya Majelis Hakim yang diketuai Armindo Pardede SH MAP, memutus perkara kasus korupsi TPAPD tersebut dengan se-adil-adilnya sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para terdakwa.

Penegasan juga disampaikan dalam aksi tersebut agar Majelis Hakim tidak memvonis bebas para terdakwa yang nyata-nyata bersalah. Dalam orasinya mereka juga meminta para penegak hukum agar segera mengadili mantan Bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan yang dianggap pendemo sebagai biang kerok penggerusan dana TPAPD.

Terkait hal itu, Fraksi Partai Golkar di DPRD Bolmong cepat meradang. Mula-mula respon datang dari Sarjan Bonde, personil F-PG. Sarjan yang sudah mengetahui akan ada Aksi yang akan dilakukan para Sangadi, berkoar di media yang pada pokoknya mewanti-wanti para Sangadi agar tidak mengurusi apalagi mengintervensi jalanya kasus TPAPD Bolmong yang sedang berproses. (baca Harian Komentar 30 September 2012)

Namun toh, “ancaman” yang dilontarkan Sarjan, tak digubris para Sangadi yang pada Selasa 02 September 2012 tetap menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Tipikor Manado.

Selanjutnya hari ini (Kamis 04 September 2012) Anggota DPRD yang tergabung dalam  Fraksi-Partai Golkar (F-PG) di DPRD Bolmong kembali meradang. Tak main-main, mereka malah berani menuding Kapolres Bolmong AKBP Enggar Brotoseno SIK sebagai aktor yang memobilisasi demo para Sangadi di Pengadilan Tipikor pada Selasa 02 Oktober 2012 lalu. 

Mereka juga mengatakan bahwa tudingan terhadap Kapolres Enggar konon bukan tanpa alasan. Disebutkan Sarjan Bonde di Harian Komentar yang terbit hari ini bahwa mereka mendapatkan bocoran dari salah seorang Sangadi sendiri. Hal mana turut diaminkan rekan Sarjan sesama Anggota DPRD di F-PG yakni I Ketut Sukadi. Sedangkan rekan lain yang ikut meradang adalah Hj Fera Pandelaki dan Roy Wajong. Mereka mengatakan demo para Sangadi tersebut tidak harus mengatas-namakan seluruh Sangadi di Bolmong sebab para Sangadi di Kecamatan Sangtombolang tak ada yang ikut hadir di demo. Sedangkan rekan mereka lain yakni Febri Walalangi ikut menambahkan agar para Sangadi fokus saja dalam pelayanan masyarakat dan tak usah mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Pun Sarjan Bonde kembali menambahkan agar Kapolda Sulut segera mencopot jabatan Enggar selaku Kapolres Bolmong karena telah menimbulkan keresahan dan mengancam stabilitas di Bolmong karena ulah Enggar yang dituduh menjadi dalang dibalik aksi unjuk rasa damai para Sangadi.

Terkait tudingan yang dialamatkan padanya, Kapolres Bolmong AKBP Enggar Brotoseno SIK telah memberikan klarifikasi di media. Ia menyampaikan kalau apa yang dituduhkan padanya adalah hal yang mengada-ada alias ngawur dan tanpa bukti yang jelas. Enggar juga menjelaskan, para Sangadi mulanya datang melapor ke Polres Bolmong dimana mereka memberitahukan rencana untuk menggelar demonstrasi di Manado. Maka, adalah kewajiban pihak Kepolisian, kata Enggar, untuk menjelaskan aturan main-nya termasuk mendampingi agar demonstarsi berjalan tertib.

Selain itu, lanjut Enggar, ia segera mengontak aparat setempat turut mendampingi jalanya demonstrasi agar koordinasi terkait hal-hal yang tak di-inginkan cepat dicegah. Maka dari itu Enggar segera menghubungi Kasat Intel jika ada kelowongan supaya bisa mendampingi jalanya demonstrasi agar tertib.

Pembaca, tuduhan para Anggota DPRD Bolmong yang tergabung dalam Fraksi Partai Golkar (F-PG) terhadap Kapolres Bolmong sebagai dalang dibalik demo para Sangadi  bukanlah hal yang main-main. Mereka seperti membuka peluang baru bagi diri mereka sendiri untuk terjerat hukum. Beruntung Kapolres Enggar tidak mudah terpancing dengan tudingan tersebut hingga bisa berbaik hati dengan tidak balik menyerang balik. Toh adalah hal mudah bagi Enggar mengirim surat penggilan kepada para pihak yang menuding dirinya selaku dalang demo Sangadi lalu para pihak yang menuding tersebut di tempeleng satu-satu atau diseret ke ruang penyidik untuk dimintai keterangan.

Lalu tidakkah kita selaku rakyat Bolmong terbesit tanya: kenapa para Anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi Partai Golkar cepat meradang tatkala para Sangadi menggelar demonstarsi di halaman Pengadilan Tipikor Manado??

Pada Kamis 27 September 2012, Gedung DPRD Bolmong di demo para Sangadi. Mereka datang mempertanyakan soal dana TPAPD Triwulan III Tahun 2011 yang harusnya sudah dibayarkan. Para Sangadi juga meminta,terutama kepada Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Bolmong, untuk mengambil langkah bijak agar dana sebesar Rp 4,8 Miliar yang merupakan hak mereka segera dibayarkan, mengingat saat ini sudah tahun 2012 sedangkan dana sebesar Rp 4,8 Miliar untuk pembayaran TPAPD Triwulan III tak kunjung juga dibayarkan kepada mereka padahal anggaran tersebut ada.

Sampai disini, saya mau bertanya kepada para personil FPG di DPRD Bolmong; apa jawaban dan langkah yang harus Bapak-Ibu yang terhormat lakukan terkait aspirasi yang disampaikan para Sangadi tersebut? Mengingat dana TPAPD Triwulan III Tahun 2011 yang seharusnya sudah dibayarkan sejak September 2011 silam itu, entah bermuara ke kantong siapa. Apa tindakan Bapak-Ibu? Menganggarkanya kembali? Lalu di ganti dengan dana dari mana?  Seandainya menganggarkanya kembali, lantas dana sebesar Rp 4,8 Miliar yang telah dianggarkan pada APBD kemarin itu kemana??

Nah, tidak adanya jawaban dan langkah-langkah pasti dari pihak DPRD terkait tuntutan para Sangadi tersebut, kenapa tiba-tiba meradang tatkala mereka menggelar demo di Pengadilan Tipikor terkiat dana TPAPD yang merupakan hak mereka? Kenapa serangkaian demonstrasi para Sangadi itu tidak dipahami sebagai wujud akumulasi kekesalan terkait dana TPAPD yang raib seperti diterjang angin musim rontok!

Alih-alih meradang tatkala para Sangadi turun demo, bukanya berpihak kepada mereka para Sangadi yang hak-nya dipangkas, di-kebiri!! 

Selaku anak dan rakyat Mongondow, kepada Anggota DPRD Bolmong Fraksi Partai Golkar,  saya ingin menyanyi untuk kalian : kupersembahkan setangkai bunga hitam, lambang nurani terkelam, yang tak pernah mampu mewarnai hidupmu, kenangan terindah untukmu..(Bunga Hitam)