Jika telah ada mawar hitam pertama untuk Anggota DPRD Bolmong Fraksi Partai Golkar, maka ini adalah kali kedua untuk mereka..
Menyimak pentas politik di Mongondow ibarat kita menonton salah satu channel di televisi yang lebih banyak menyuguhkan program acara yang itu-itu saja. Kalau bukan sinetron ya lawakan Olga yang selain tak lucu, juga mengesampingkan segi kwalitas dan tak pula mendidik.
Maka dengan berterus terang dan dari lubuk hati yang paling dalam, lawakan yang biasa diperankan Olga di layar tipi malah membuat saya kehilangan selera bergaul.
Namun tidak dengan ulah para (yang katanya) politisi di Gedung DPRD Bolaang Mongondow utamanya yang datang baru-baru ini dari Fraksi Partai Golkar. Kelakuan mereka sungguh-sungguh membuat takjub, kadang menggelikan, dan yang tak kalah penting adalah membuat tawa kita bisa meledak sembari geleng-geleng kepala keheranan. Terkait ini tak jarang saya pernah berpikir; hal yang sebenarnya menjengkelkan yang dilakoni oleh para politisi kita, terkadang memang bisa menghibur.
Saya tak perlu mundur ke bilangan puluh tahun ke belakang atau ke jaman dimana Marlina Moha Siahaan berkuasa untuk sekedar menelisik kembali jejak dan gambaran yang pernah terekam dalam perjalanan politik Bolaang Mongondow beserta dinamikanya yang penuh lawakan sekalipun lawakan itu menjengkelkan dan tak berkwalitas.
Namun dua hari kemarin teseraklah berita di sejumlah media yang bersumber dari sebuah insiden yang katanya adalah ‘pelecehan’ terhadap Anggota DPR RI asal Bolmong, Aditya Didi Moha (ADM) tatkala menghadiri acara HUT Ke 59 Kabupaten Bolaang Mongondow di Kantor Pemkab Bolmong Senin 25 Maret 2013 lalu di Lolak.
Tak tanggung-tanggung ‘pelecehan’ terhadap ADM di kata merupakan kesengajaan pihak Pemkab Bolmong, sebagaimana pula ocehan Abdul Kadir Mangkat yang terliput, terekam, dan termuat di sejumlah media massa terbitan hari rabu 27 maret 2013.
***
Blunder dan tak berpikir panjang. Itulah sikap yang dilakoni Abdul Kadir Mangkat (Ketua DPRD Bolmong) dan kawan-kawannya di Fraksi Partai Golkar tatkala memboikot Sidang Paripurna Istimewa HUT Ke 59 Bolaang Mongondow. Terlebih ketika dengan lantang dan penuh percaya diri, Abdul Kadir Mangkat mengumandangkan di sejumlah media baik cetak maupun online bahwa alasan dia beserta 9 orang Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar enggan menghadiri Sidang Paripurna semata-mata untuk memberi pelajaran terhadap Pemkab Bolmong karena dianggap telah melecehkan Aditya Didi Moha (ADM) dihadapan banyak orang karena acara pemberian bantuan 1 unit mobil dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang konon diwakilkan pada ADM selaku Anggota Komisi IX DPR RI, telah dihilangkan secara sengaja oleh pihak Pemkab Bolmong dari susunan acara.
Amboy, sampai disini nampaknya ada yang menurut saya aneh, sebab setelah menelisik lebih jauh ke beberapa rekan yang hadir disana, ternyata penyerahan bantuan dari Kemenakertrans itu tetap dilaksanakan. Hal ini juga terbukti dengan tayangnya foto ADM tatkala memberikan bantuan secara simbolis tersebut ke Pemkab Bolmong melalui Bupati Salihi Mokodongan sebagaimanay yang ada di halaman advertorial Radar Totabuan edisi Rabu 27 Maret 2013.
Owh,jadi rupanya tetap ada? Namun nampaknya kedongkolan kubu Golkar terlampau tak dapat di obati. Penghapusan atau penundaan acara penyerahan secara simbolis bantuan 1 unit mobil reaksi cepat untuk keselamatan para pekerja oleh kader andalan yang muda nan energik telah diterjemahkan sebagai bentuk pelecehan di hadapan publik, sekalipun hal itu pada akhirnya tetap dilaksanakan. Apa mau di kata, maraju tetap maraju. Onu bi' po lawang kon tontoll.
Baiklah, sekarang kita bertanya pada mereka yang memboikot Sidang Paripurna Istimewa HUT Ke 59 Kabupaten Bolaang Mongondow yang batal dilakukan dan merupakan sejarah terlucu dan baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah perpolitikan di Bolaang Mongondow:
Pertama, bukankah sikap maraju yang telah mereka lakukan ibarat kata pepatah; menepuk air di ladang terpercik muka sendiri? Betapa tidak, DPRD Bolmong yang diketuai Abdul Kadir Mangkat adalah lembaga yang seharusnya terhormat selain merupakan pula pihak penyelenggara sekaligus yang mengundang tamu-tamu istimewa yang berdatangan baik dari jauh-jauh maupun yang paling dekat, sebut saja yang dari Boltim, Kota Kotamobagu, Bolsel dan Bolmut. Maka selaku pihak yang punya hajatan, sebaik-baiknya tuan rumah adalah yang menghargai tamu di atas segala-galanya. Cuma tuan rumah tak beradab yang mampu menelantarkan tamu terlebih meninggalkan tamu dalam keadaan bingung tak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tempat diselenggarakanya hajatan.
Bayangkan sebuah pesta ulang tahun; tamu-tamu spesial yang datang dari jauh, berdandan paling spesial nan harum semerbak, namun tiba-tiba si tuan rumah pemilik hajatan dan yang berulang tahun justru memboikot acara, enggan hadir dan membiarkan tamu terlantar dalam keadaan bingung dan derita yang dialaminya.
Kedua, tidak adakah cara yang lebih elegan dan lebih beradab meski tetap pedas dan kritis dalam menanggapi (taruhlah) insiden ‘pelecehan’ terhadap ADM yang konon dilakukan pihak Pemkab Bolmong (entah bagian mana dan siapa yang paling bertanggung jawab), dibanding tak menghadiri Sidang Paripurna Istimewa yang juga dihadiri tamu-tamu dari luar utusan Pemprop Sulut, Polda Sulut, Korem, Danlantamal, Pemkot Bitung, Pemkab Bolsel, Pemkab Bolmut, Pemkot Manado, dan sejumlah daerah lain di Sulut. Tak terkecuali Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur pemuda, tokoh agama, serta seluruh Kepala Desa se-Bolmong. Tak heran jika Gun Lapadengan selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulut mewakili Gubernur Sulut berkomentar kepada sejumlah wartawan bahwa apa yang terjadi dalam hajatan tersebut akan ia laporkan ke Gubernur Sulut. http://www.radartotabuan.com/read/fpg-bolmong-boikot-paripurna-11468
Kekecewaan juga datang dari Anggota DPRD Sulut asal Bolmong, Soenardi Soemantha yang mengaku kecewa atas peristiwa pemboikotan yang dikomandani ketua DPRD Bolmong Abdul Kadir Mangkat. Sama halnya dengan yang dirasakan Wakil Walikota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara dan para Sangadi yang mengaku heran dan kecewa dengan sikap Fraksi partai Golkar. (Bukan tak mungkin para Sangadi yang kecewa ini diam dan dingin telah memberi catatan tersendiri yang bakal dikantongi mengingat pemilu legislatif 2014 juga sudah ada di depan mata).
Padahal kalau mau di pikir menggunakan akal sehat dengan takaran kesabaran yang didasari logika berpikir yang elegan, tak ada salahnya seluruh anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa tersebut, anggaplah sebagai bentuk penghargaan dan pemuliaan terhadap tamu. Nanti setelah acara selesai, tamu sudah pulang, baru kemudian segala taring dan kuku yang telah diasah dan diruncingkan, siap-siap untuk ditancap-kaiskan hingga berdarah-darah kepada pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab karena telah melecehkan kader FPG se-energik ADM. Gampang bukan? Tak perlu dengan cara bobudukon yang mengutamakan pitam naik turun dikepala, lalu tanpa sadar melakukan hal yang justru blunder, dan membuat malu secara massal.
Tapi inilah ‘hiburan’ (sebut saja begitu) yang bisa kita tonton dari para wakil rakyat kita di DPRD Bolmong. Mereka memang menggemaskan. Saking memnggemaskanya, mereka lupa bahwa ada lawakan (yang sebenarnya tak lucu namun telah menjadi lucu), yang kerap mereka pentaskan dihadapan khalayak. Hingga pada akhirnya apa yang mereka pentaskan dengan penuh percaya diri itu justru melahirkan lelucon segar ditengah-tengah masyarakat kita. Contohnya seperti yang saya dengar di perempatan kampung Passi sehari setelah pemboikotan itu terjadi; “to laeng bik doman anggota dewan mita nongkon Golkar tatua kuma?? Totok bik lolongonon?” kata suara itu. “Sin eta bi’?” celetuk salah satu anggota majelis perempatan. “Ka hajatan tontanik, mo sia no gundang, bo anda namangoy in tamu dak dega’ minayak bi’ no ro ngopi ko onda?”
Tulisan ini juga didedikasikan kepada mereka yang berani-berani, manis dan lucu-lucu!
